Kartuisasi Jokowi

Foto dari sini

Inget ngga waktu jaman kampanye dulu, Jokowi kerap dibully gegara idenya soal kartuisasi. Sempet dibilang tukang kartu malah kalo ngga salah😜😜

Saya inget banget gimana terbata-batanya blio menjelaskan keinginannya agar ada e e e anlah di semua lini. Ya e-KTP, e-budgeting , e- pajak, e-SIM, dsb dsb. Terbata-bata bukan karena tidak tau apa yang dibicarakannya, tapi terbata karena ingin menegaskan betapa pentingnya hal itu.

Pas Kampanye ini Kayaknya

Ide Jokowi saat itu sebenernya sederhana. Melalui kartu dia ingin semuanya berjalan by system, terintegrasi dan transparan, no tipu-tipu. Ia ingin Indonesia memiliki bank data sehingga semua data rakyat Indonesia ini nantinya bisa diakses by sistem, kayak di film-film itu lho, dimana mau nyari data siapa aja bisa melalui internet.

Saya inget pernah denger kata-kata bijak (sorry saya lupa siapa yang ngomong ), bahwa ke depan penguasa dunia adalah orang yang memiliki data dan bisa memanfaatkannya.

Why?

Karena yang namanya data bisa digunakan untuk menerapkan strategi. Ya strategi bisnis, strategi pembangunan, membuat kebijakan , dll.

Kalau selama ini kita selalu mengandalkan data BPS yang masih banyak dilakukan secara manual, ke depannya data-data yang dibutuhkan bisa banget cuma tinggal narik data dari bank data yang ada di bank datanya pemerintah.

Dan kini satu persatu kartuisasi itu mulai terlaksana.

Mulai dari dana-dana bantuan yang diubah dari system tunai menjadi via rekening. Tak kurang dari bantuan non tunai berupa bantuan Rasta (beras Sejahtera ), PKH ( program Keluarga Harapan ), PIP ( Program Indonesia Pintar ), sudah terkartuisasi saat ini.

Ini tujuannya jelas, pertama agar bantuan jatuh hanya ke tangan yang berhak. Karena sudah menjadi rahasia umum, dulu saat bantuan-bantuan ini diberikan dalam bentuk tunai, tak jarang masih terdapat oknum-oknum tak bertanggung jawab yang main pungli aja ke mereka. Bantuan sosial aja masih ada yang ngembat ya, huuuft.

Nah dengan pemberian bantuan via rekening, hal-hal seperti ini dapat diminimalisir. GARISBAWAHI saya sebut DIMINAMILISIR, karena yang namanya niat jahat mah mau systemnya gimanapun selalu ada cara. 

Diminimalisirnya gimana?

Karena untuk mengambil kartu tersebut di bank, bener-bener harus si pemilik yang namanya ada di kartu, dan diberikan via rekening yang mana saat pengambilan jika dia ambil via teller ya harus ada tanda tangan dan tanda pengenal si empunya rekening, jika ngambil melalui ATM maka hanya si pemilik rekening yang tahu no PIN nya. Jadi lebih personal dan lebih aman.

Yang kedua, tujuannya  untuk mendorong percepatan peningkatan indeks keuangan inklusif.

Iyes, karena melalui program bantuan-bantuan sosial tersebut, bank-bank bekerja sama dengan para agent Brilink yang merupakan layanan keuangan inklusif yang melibatkan masyarakat secara langsung. 

Jadi sekali dayung, berpulau-pulau terlampaui 

( Baca : Dapat Gaji Dari BRI Tanpa jadi pegawai BRI )

Mengapa harus kartu dan mengapa harus melalui perbankan ?

Karena melalui kartu yang terhubung ke perbankan, maka system keuangan kita akan muter disitu-situ aja, akan terbentuk closed system gitu lho. Dari pemerintah nyalurin bantuan – masuk rek- nasabah ambil dana dr rek – belanja pake kartu- masuk ke bank- terkumpul dana – salurin ke kredit – kredit untuk mengembangkan usaha – usaha masuk maning ke bank – bank bayar dividen – untuk pembangunan – balik ke rakyat. Gituuu teros, loopnya. 👌👌


Karena disalurkan melalui bank juga maka secara otomatis mereka akan terhubung dengan layanan bank, dan ke depannya, jika mereka memiliki usaha dan kemudian ingin mengembangkannya, bisa meminta kredit mikro di bank sehingga tidak perlu meminjam uang dari rentenir atau lintah darat yang bunganya sungguh mencekik leher. Pinjaman berbunga rendah dengan syarat ringan saat ini ada yang namanya KUR di bank-bank pemerintah.☝️☝️(plis ingetin untuk nulis soal KUR di blog)

( Baca : Tentang Kredit di Bank  )


Nah, yang terbaru nih, seluruh pegawai di bawah kementrian BUMN diwajibkan memiliki kartu Tanda Pengenal Pegawai yang bundling dengan uang elektronik, kayak di foto ini . Kartu pengenal yang berfungsi sebagai e money juga.

Beberapa BUMN bundlingnya dengan BRIZZI  dari BRI, kayak PLN, KAI, 👍👍 yang lain apa lagi yaaa? hahaha males nyari info :)

Jadi si kartu pegawai bisa juga digunakan untuk belanja, dipakai bayar toll, parkir, dsb.

( Baca : Bayar Tol Tinggal Tempel )


Intinya, ntar ke depan diharapkan BUMN ini bakal mendrive untuk BUMN goes digital sebagai pendukung pembentukan National Payment Getaway (NPG ).

Apaan tuh?

National Payment Getaway itu adalah sistem pembayaran non tunai yang digunakan khusus di Indonesia. Garisbawahi nih KHUSUS DI INDONESIA.

Jadi, kalau system yang ada saat ini , setiap transaksi non tunai kita baik kartu debet maupun kartu kredit, data pembayarannya diproses di luar negeri dan kembali ke dalam negeri pada saat penagihan. Padahal, transaksi pembayaran untuk kartu kredit misalnya berdasarkan catatan BI, sekitar 80 persen transaksi terjadi di dalam negeri, dan 20 persen sisanya di luar negeri. 

Nah saat ini kita itu masih menggunakan perantara perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard. Karena ada perantara maka akan ada fee tambahan. Fee tambahan ini dibebankan ke pedagang dan ke penerbit kartu .

Tentu akan lebih efisien kalau Indonesia memiliki sendiri badan atau perusahaan yang menjadi perantara segala transaksi non tunai tersebut. Imbasnya nanti biaya transaksi bakal lebih murah, termasuk transfer antar rekening juga biayanya akan lebih murah.


Nah Sistem NPG ini memungkinkan transaksi pembayaran non tunai dapat diproses di dalam negeri. Ada 4 bank yang ditunjuk untuk pengembangan gerbang pembayaran nasional ini, yaitu BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. Keempat bank itu akan bertindak sebagai acquirer , artinya mereka mampu melakukan kerjasama dengan pedagang untuk memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan.

Apa untungnya untuk Indonesia, untuk kita semua?

Ya jelas banyak banget, pertama Indonesia dapat mengontrol sendiri transaksi domestiknya khususnya yang menggunakan pembayaran via kartu. Trus kita tentu saja bakal berkurang ketergantungan terhadap pihak principal luar. Transkasi non tunai juga jadi lebih efisien lebih murah, ujungnya akan tercipta kedaulatan system pembayaran Indonesia, karena bank kita sendiri nih yang mengontrol transaksi domestic kita. 

( Baca : PBI Tentang National Payment Getaway )

Nah lho, dari kartuisasi ini bisa jadi langkah awal Indonesia yang berdaulat lho, hari gini mah kedaulatan negeri ngga cuma dari angkat-angkat senjata aja ya gengs, tapi dari kedaulatan keuangan melalui proses digitalisasi transaksi keuangan domestik juga bisa dilakukan. 😍😍

Hayoo siapa yang masih ngetawain program kartu-kartuan ala Jokowi 😄😄

***

Kemarin pas saya posting di FB, banyak juga yang komen. Beberapa komentar yang pengen saya bahas, saya tulis disini aja deh ya .

 E- KTP msh banyak masalah MBA.. Itu aja yg harus diutamain

Naini, ngga hanya E-KTP yang jelas-jelas lagi kesandung masalah korupsi, program lainnya juga masih banyak kendala kok. Seperti bansos tuh, masih buanyak banget hal-hal yang harus diperbaiki, mulai dari proses pencetakan kartu sampai pendistribusian ke yang berhak menerima.

Namun, kalau ngga dimulai ya kita ngga akan tahu bakala ada kendala. Ya ngga?

Sp Untuk e-KTP, ayo kita kawal aja kasusnya yah.

Klo berani: 1 kartu bisa berfungsi sebagai: KTP, SIM, BPJS, ATM, NPWP, kartu rumsh sakit, Kartu siswa, bisa buka semua pintu hotel, perpus, dll. Semua terintegrasi. Jadi klo mau daftar apa saja tinggal kasih kartu itu, beres, gak perlu lagi nulis form yg begitu banyak. Syukur-syukur kartu itu bisa merekam jejak seseorang. Misal, dulu domisili dimana, sekarang dmn... (Maklum sisa mimpi tadi malam,😀😀😀)

Kita juga pasti maunya semua praktis, kalau bisa satu kartu mah bisa buat semua, bahkan bisa buat bayar kalau mau ke toilet umum. Tapi saat ini namanya juga baru memulai, akan lebih gampang kalau per kartu dulu, karena tiap kartu itu yang punya urusan beda-beda kementrian.

Kayak E-KTP : Itu hubungannya ke kementrian dalam negeri

Rasta dan PKH ; ke Kementrian Sosial

PIP : Ke Kementrian Pendidikan

E-Tilang : Ke Kepolisian

ATM : Ya ke Bank, hubungannya ke Bank Indonesia dan OJK.

NPWP : Ke Dinas Pajak

BPJS  Ke Kementrian Kesehatan

Sabar ya. Yang namanya birokrasi ngga semudah ngomonong " POKOKNYA", xixixi.

ampa skg kayanya masih di bully klo urusan kartu win. kan banyak kartu saktinya....hehehehe

Iyes tentu saja, sampai kapan pun Jokowi akan dibully kok. Yang bully pasti ada alasannya. Pertama mungkin karena ngga tau atau ngga mau tau dengan tujuan kartuisasi era Jokowi. Kedua, ya mungkin karena yang namanya Jokowi di matanya selalu salah, kalau udah seperti ini ya gimana dong yah hahahah. Alasan ketiga, ya karena orangnya mungkin susah diyakinkan sebelum semua bisa lancar jaya tanpa kendala berarti dan mungkin dianya bukan termasuk orang yang menikmati proses.

Ngga apalah. Bully-an seperti ini mah cukup nunggu waktunya aja, kita doakan bersama semoga semakin dibully semakin berusaha jadi lebih baik yes. 

Yang jelas ada pihak yang untung dan ada juga yg rugi.

Off Course yess. Apapun di muka bumi ini mah memang selalu punya dua sisi mata uang kan yah.

Yang diuntungkan tentu ya kita-kita ini, rakyatnya.

Yang dirugikan jelas banyak. Orang-orang yang pengen nyari celah, yang pengen korupsi, yang pengen tipu-tipu, oknum-oknum yang suka pungli tentu bakal dirugikan banget mah .

kebanyak kartu sakti, proyek kartu jadiinya. lumayan banget tuh klo jadi vendor kartu. suply ke 1 proyek aja dpt berapaan tuh

Ini komen gengges tapi ngga apalah :)

Kalau soal proyek-proyekan mah saya kurang begitu mengerti ya. Tapi kalau kartunya yang dikeluarkan bank, kayak kartu PKH, PIP, Rastra itu mah ngga ada proyek-proyekan, wong skemanya sama dengan buka rekening. Apa iya kalian kalau buka rekening dikenakan biaya? Ngga kan? Wong gratis, jadi disini ngga ada proyek-proyekan kartu ah.

Kalau e-KTP saya kurang tau, jadi ngga berani bahas. 

Kalau soal kekurangan tentulah program mana sih yang ngga ada kekurangannya? Yang penting kita tahu bahwa kita sedang menuju ke arah yang lebih baik, bukan begitu?